Jakarta – Pemerintah memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan semakin efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa melalui penyempurnaan PMK Nomor 15 Tahun 2026 sebagai wujud keberpihakan pada penguatan ekonomi akar rumput, sekaligus menjawab kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur koperasi secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam skema baru ini, kewajiban cicilan pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional tidak lagi dibebankan langsung kepada koperasi, tetapi diambil alih melalui mekanisme dana transfer ke daerah seperti DAU, DBH, dan Dana Desa. Kebijakan ini dinilai memperkuat fondasi kelembagaan koperasi agar dapat fokus pada pengembangan usaha dan pelayanan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perubahan skema ini merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola agar program nasional tersebut berjalan lebih efektif dan tidak membebani koperasi yang baru tumbuh.
“Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Purbaya.