Oleh: Aditya Nugraha
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini justru tetap diprioritaskan karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak diarahkan pada pemangkasan program strategis, melainkan pada pengurangan belanja yang dinilai kurang produktif. Pemerintah, menurutnya, melakukan penyisiran terhadap pos-pos anggaran yang tidak memberikan manfaat signifikan, kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk memperkuat program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berpandangan bahwa langkah realokasi anggaran tersebut merupakan upaya untuk memastikan setiap penggunaan dana negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang mampu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk di sektor pendidikan, menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa program unggulan pemerintah tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran. Pemerintah tetap berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 agar tetap terkendali, namun tanpa mengorbankan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen ini mempertegas bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas generasi muda.