Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara dari berbagai sisi, baik dari aspek ekonomi, keamanan nasional, maupun stabilitas sosial.
Dalam upaya ini, peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum.
“Penyelundupan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri mempertegas bahwa penyelundupan tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata. Pemerintah menyadari bahwa tantangan penyelundupan, terutama di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan kawasan rawan lainnya, membutuhkan pengawasan yang ketat dan respons cepat.
