Tim Kewaspadaan Dini Pemkab Alor Dikukuhkan, Wabup Duru Ingatkan Tidak untuk Ditunggangi

Kalabahi, wartaalor.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Kewaspadaan Dini. Organisasi ‘pelat merah’ ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pendeteksian secara dini berbagai gejala, fenomena dan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang timbul baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan antar anak bangsa.

Organisasi Tim Kewaspadaan Dini mengantongi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 326/HK/KEP/2022 tertanggal 23 November 2022. Selanjutnya dikukuhkan oleh Wakil Bupati Alor Imran Duru, S.Pd, M.Pd di Aula Kantor Bupati Alor, Jumat, (25/11/22) pagi.

Kemudian dalam Surat Keputusan juga termuat komposisi keanggotaan yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Kesbangpol Alor sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris. Sementara anggota-anggotanya merupakan Intelijen TNI-POLRI, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara serta instansi vertikal lainnya.

Usai melakukan pengukuhan, Wakil Bupati Alor Imran Duru dalam arahannya mengatakan, untuk mendorong terciptanya Kamtibmas dalam mewujudkan pembangunan Alor yang lebih baik, diperlukan adanya suatu kondisi yang kondusif. Kondisi yang kondusif ini, kata Imran Duru, dapat tercipta apabila adanya kewaspadaan dini yang dilakukan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan dan tantangan yang akan dihadapi.

“Kewaspadaan dini merupakan kondisi kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya gangguan,” ujar Imran Duru.

Wakil Bupati Alor dua periode ini melanjutkan, organisasi yang dibentuk pemerintah ini bertujuan melakukan pendeteksian secara dini terhadap berbagai gejala, fenomena dan indikasi gangguan Kamtibmas yang timbul, baik dari dalam maupun luar daerah sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan antar anak bangsa.

Kerukunan, persatuan dan keutuhan, lanjutnya, merupakan hal terpenting dalam pemerintah melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sebab bila tidak demikian, daerah ini akan sulit untuk mencapai tujuannya, yakni membangun masyarakat Alor yang sejahtera.

“Keamanan dan ketertiban sekarang menjadi sesuatu yang mahal harganya. Kita bisa melihat dimana-mana terjadi gejolak, permusuhan, pertikaian, perkelahian dan gangguan keamanan lainnya, yang membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, kita semua harus bersepakat bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama,” tandas Imran Duru.

Menurut Imran, agar supaya keamanan itu tetap terpelihara dan terjaga, maka kewaspadaan dini menjadi hal yang sangat penting. Upaya pendeteksian permasalahan secara dini akan membuat permasalahan dapat diatasi segera dan tidak melahirkan permasalahan besar yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan.

“Untuk itu, dengan terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini hari ini, saya minta untuk semua harus bisa bekerja secara maksimal dalam mengemban tugas ini,” harap Imran Duru.

Menghadapi pesta politik nanti, Ketua DPD Partai Amanat Nasional ini mewanti-wanti agar tim ini tetap bekerja secara baik dan tidak ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Suatu keadaan yang sangat rentan timbulnya konflik horisontal. Sebab disini kepentingan politik kelompok maupun pribadi akan muncul, yang tentunya membuat suasana daerah menjadi gaduh. Untuk itu, tim harus bisa melakukan tugas secara baik dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan melaporkan kepada pemerintah secara berjenjang untuk dicari solusi penyelesaiannya,” pesan Imran Duru.

Dia menegaskan, kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan ketepatan bertindak menjadi penting dalam melaksanakan tugas. Apalagi, katanya, tim ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

“Sehingga misi yang dibawa adalah misi pemerintah daerah. Untuk itu kepada tim, saya ingatkan dilarang berafiliasi dengan siapapun dalam kepentingan apapun selain untuk kepentingan daerah,” imbuhnya. ***(joka)