BUYUNGTA, WARTAALOR.com – Lomboan Djahamou, seorang aktivis di Kabupaten Alor, NTT, menilai aparat Kepolisian Resor (Polres) belum menegakkan hukum secara adil dan bijaksana dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Lomboan mengungkapkan itu menyusul ada sejumlah laporan polisi terhadap terlapor Ketua DPRD Enny Anggrek, SH yang diduga tidak ada penanganan hukum secara baik hingga saat ini.
Polres Alor menurut Lomboan, terkesan lebih cepat memproses laporan ‘orang besar’ ketimbang laporan masyarakat kecil. Sebab laporan dia terhadap Ketua DPRD Enny Anggrek atas surat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga palsu tidak ada kejelasan penanganan.
Lomboan menegaskan, bahwa mestinya semua orang itu sama di mata hukum sebagai panglima tertinggi, tetapi yang terjadi di kabupaten Alor tidak demikian.
“Saya minta kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Alor agar bersikap adil dan bijaksana. Kenapa jadi laporan ketua DPRD Alor, responnya koq cepat sekali. Bahkan laporan itu ada yang sudah dinaikkan ke kejaksaan, tetapi laporan saya terhadap Ketua DPRD koq prosesnya sudah sejauh mana..? Kita tidak tau. Perkembangan penyelidikan kasus ini sudah sejauh mana..?,” tegas Lomboan saat gelar Jumpa Pers di kediaman pribadi dibilangan Buyungta, Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, Minggu, (26/9/21).
Lomboan menuturkan, sebagai warga negara yang taat kepada hukum, dirinya siap hadir di Polres Alor pada Senin, (27/9/21) guna memenuhi panggilan polisi atas laporan Enny Anggrek. Menurut dia, sejauh ini sikap menghormati hukum sebagai panglima tertinggi sudah ia lakukan secara baik. Karena itu, dia berharap kepolisian juga harus bersikap adil dan seimbang dalam menangani kasus-kasus di Polres Alor.
